KEPUTUSAN KEPALA SMA MALAHAYATI JAKARTA

NOMOR : 275/SMA.M/SK/VI/2008

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK SMA MALAHAYATI JAKARTA

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG

KEPALA SMA MALAHAYATI JAKARTA

I. Menimbang :

  1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi siswa.
  2. Bahwa peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remidial, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMA Malahayati.
  3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua siswa dan siswi  SMA Malahayati agar  dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II. Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 19 Tahun 2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
  5. Surat Keputusan Direktur Djendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar

III. Memperhatikan :

Persetujuan Rapat  Dewan Pendidik SMA Malahayati  Jakarta tangga 24 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama                   : Peraturan Akademik  SMA Malahayati adalah sebagaimana     tercantum  dalam

lampiran  keputusan Ini.

Kedua                      : Peraturan Akademik  SMA Malahayati sebagaiamana yang dimaksud dalam diktum

pertama diberlakukan  bagi semua siswa dan siswi  SMA Malahayati

Ketiga                      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta

Pada tangga 24 Juni 2008

Kepala SMA Malahayati


Alip Arodabiro, S.Pd


Tembusan ;

  1. Yayasan Bina Bersama Indomas
  2. Seluruh siswa SMA Malahayati
  3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala SMA Malahayati

Nomor : 275/SMA.M/SK/VI/2008

PERATURAN AKADEMIK

SMA MALAHAYATI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1. Peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remidial, kenaikkan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa SMA Malahayati.
  2. Peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
  3. Peraturan akademik  merupakan  peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
  4. Siswa SMA Malahayati adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMA Malahayati.
  5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
  6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidika untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
  7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
  8. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

BAB II

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 2

1.     Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 80% dari total

jumlah tatap muka dan tugas dari guru.

2.     Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun

teori atau praktik.

3.     Ketidak hadiran karena sakit ( surat orang tua/ surat dokter ) tidak diperhitungkan dalam

penentuan ketentuan point satu.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN

Pasal 3

Ulangan Harian

  1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
  2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
  3. Ulangan harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
  4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
  5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
  6. Kegiatan remidial dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 4

Ulangan Tengah Semester

  1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
  2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran.
  3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada periode tersebut.
  4. Ulangan tengah semester  berupa tes tertulis berbentuk soal uraian .
  5. Hasil ulangan tengah semester  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
  6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
  7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidial pada indikator yang belum mencapai KKM
  8. Kegiatan remidial dilaksanakan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

Pasal 5

Ulangan Akhir Semester

  1. Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
  2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
  3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada semester tersebut.
  4. Ulangan akhir semester  berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian.
  5. Hasil ulangan akhir semester  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 ( tiga ) setelah pelaksanaan.
  6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
  7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidial pada indikator yang belum mencapai KKM
  8. Kegiatan remidial dilaksanakan satu kali .

Pasal 6

Ulangan Kenaikkan Kelas

  1. Ulangan kenaikkan kelas  disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
  2. Ulangan kenaikkan kelas  dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
  3. Cakupan ulangan kenaikkan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar ( KD ) pada semester tersebut.
  4. Ulangan kenaikkan kelas  berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 40 – 50 soal ditambah 3 – 5 soal uraian. .
  5. Hasil ulangan kenaikkan kelas  diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 ( tiga ) setelah pelaksanaan.
  6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remidial.
  7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remidial pada indikator yang belum mencapai KKM
  8. Kegiatan remidial dilaksanakan satu kali .

Pasal 7

Penilaian Praktik

  1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
  2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
  3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.
  4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penilaian Sikap

  1. Penilaian sikap  harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
  2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
  3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang yang disusun dalam penjabaran RPP.
  4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Penilaian Kepribadian

  1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
  2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan  dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.
  3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ujian Sekolah

  1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
  2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
  3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ujian Nasional

  1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.
  2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN

Pasal 12

Ketentuan Kenaikkan Kelas X

  1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang  diujikan di kelas X semester ganjil dan genap.
  2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) tidak lebih dari tiga  mata pelajaran.
  3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
  4. Tidak hadir tanpa keterangan ( alpha ) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
  5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah

Pasal 13

Ketentuan Penjurusan

  1. Memenuhi seluruh kriteria sesuai pasa 12 tersebut diatas.
  2. Untuk Program Studi Ilmu Pengatahuan Alam ( IPA ) nilai Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia tidak kurang dari KKM dan mempunyai rata-rata yang disyaratkan.
  3. Untuk Program Studi Ilmu Pengatahuan Sosial ( IPS ) nilai Ekonomi, Sosiologi dan Geografi tidak kurang dari KKM.

Pasal 14

Ketentuan Kenaikkan Kelas XI

  1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang  diujikan di kelas XI IPA / IPS semester ganjil dan genap.
  2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) tidak lebih dari tiga  mata pelajaran.
  3. Kehadiran siswa minimal 90 % dari total hari efektif yang berlaku.
  4. Tidak hadir tanpa keterangan ( alpha ) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran
  5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik.
  6. Mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh kurang dari KKM
  7. Untuk program IPA yaitu Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi
  8. Untuk program IPS yaitu Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi

Pasal 15

Ketentuan Kelulusan

  1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 – 6 di SMA.
  2. Memperoleh nilai minimal baik  pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
  3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.
  4. Lulus Ujian Nasional. Kriteria kelulusan ujian nasional ditentukan oleh pemerintah

BAB V

HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 16

Laboratorium IPA

  1. Setiap siswa berhak  melakukan praktikum di laboratorium minimal 2 kali setiap pelajaran fisika, kimia dan biologi dalam satu semester.
  2. Siswa melakukan praktikum dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
  3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
  4. Setiap siswa menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 17

Laboratorium Komputer

  1. Setiap siswa berhak  melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
  2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
  3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 18

Laboratorium Multimedia

  1. Setiap siswa berhak menggunakan laboratorium multimedia minimal 2 kali untuk semua pelajaran  dalam satu semester.
  2. Siswa yang menggunakan laboratorium multimedia  di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
  3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia  siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 19

Perpustakaan

  1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan Malahayati.
  2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Setiap siswa berhak  memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
  4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
  5. Setiap siswa berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

BAB VI

HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 20

Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

  1. Setiap siswa berhak  mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
  2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.
  3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 21

Konsultasi dengan Wali Kelas

  1. Setiap siswa berhak  mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
  2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
  3. Layanan konsultasi dengan wali kelas  terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 22

Konsultasi dengan konselor

  1. Setiap siswa berhak  mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
  2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
  3. Layanan konsultasi dengan konselor  terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan  siswa yang bersangkutan.
  4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 23

  1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
  2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 24 Juni 2008.

Kepala SMA Malahayati


Alip Arodabiro, S.Pd


 

KEPUTUSAN KEPALA SMA MALAHAYATI JAKARTA

NOMOR : 011/SMA.M/SK/VII/2009

TENTANG

KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN

SMA MALAHAYATI JAKARTA

KEPALA SMA MALAHAYATI JAKARTA

I.Menimbang :

  1. Bahwa kode etik guru dan karyawan merupakan  peraturan yang mengatur, sikap,  perkataan dan perbuatan siswa SMA Malahayati.
  2. Bahwa kode etik guru dan karyawan diberlakukan bagi semua guru dan karyawan SMA Malahayati agar  dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II.Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 19 Tahun 2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar  dan Menengah.

III.Memperhatikan :

Persetujuan Rapat  Siswa dan Guru SMA Malahayati

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama                   : Kode etik siswa SMA Malahayati adalah sebagaimana tercantum  dalam lampiran

keputusan Ini.

Kedua                      : Kode etik siswa sebagaiamana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan

bagi semua siswa SMA Malahayati

Ketiga                      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2009

Kepala SMA Malahayati


Alip Arodabiro, S.Pd


Tembusan ;

  1. Yayasan Bina Bersama Indomas
  2. Seluruh siswa SMA Malahayati
  3. Arsip


KODE ETIK GURU

SMA MALAHAYATI

BAB I

KODE ETIK GURU

Guru merupakan figure keteladanan bagi peserta didik dan karyawan di SMA Malahayati, jadi guru mempunyai kewajiban untuk mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SMA Malahayati.

Pasal 1

Etika guru dalam berpakaian.

  1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
  2. Pakaian guru di kantor dan diruang kelas pada saat berperan sebagai guru adalah pakaian formal yang mencerminkan citra professional
  3. Pakaian guru di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah SMA Malahayati adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra professional.
  4. Pakaian formal bagi guru pria adalah celana panjang dan berdasi dengan sepatu formal
  5. Pakaian formal bagi guru wanita adalah berjilbab, celana/rok dan blous ditambah blejer, sepatu formal dan dandanan serta perhiasan/asesoris yang disesuaikan dengan pakaian.
  6. Guru harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

Pasal 2

Etika guru terhadap komitmen waktu.

  1. GuruSMA Malahayati harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
  2. Guru memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu
  3. Guru harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
  4. Guru harus menginformasikan ke kepala sekolah atau wakil apabila tidak hadir pada jam dimana guru yang bersangkutan seharusnya berada di kantor atau di ruang kelas untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 3

Etika guru dalam melaksanakan tugas

  1. Guru pada awal proses pembelajaran berkewajiban untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan.
  2. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan mareti yang digunakan.
  3. Guru wajib membuat rencana program pembelajaran (RPP)
  4. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
  5. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik.
  6. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat
  7. Guru wajib terbuka, jujur dan adil memberikan penilaian kepada siswa.
  8. Guru dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berpengaruh terhadap nilai.
  9. Guru menggunakan kata ganti sapaan kepada siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata ………anak
  10. Guru menggunakan kata ganti sapaan kepada pegawai baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata bapak, ibu.
  11. Guru menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan sesama guru, pegawai dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata saya.
  12. Guru tidak merokok ketika mengajar didalam kelas dan berada di dalam lingkungan sekolah.

BAB II

KODE ETIK KARYAWAN/PEGAWAI

Pegawai SMA Malahayati adalah figur keteladanan bagi peserta didik dibidang pelayanan administrasi akademik dan umum karena itu pegawai SMA Malahayati berkewajiban untuk mentaati tata tertib yang ada di SMA Malahayati.

Pasal 4

Etika pegawai dalam berpakaian.

  1. Pakaian pegawai SMA Malahayati harus disesuaikan dengan peranan yang disandang oleh pegawai waktu berpakaian tersebut dikenakan.
  2. Pakaian pegawai SMA Malahayati di kantor dan di luar kantor untuk peranan sebagai pegawai adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional.

Pasal 5

Etika pegawai dalam komitmen waktu

  1. Pegawai SMA Malahayati harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
  2. Pegawai memulai dan mengakhiri jam bertugas tepat waktu.
  3. Pegawai harus menginformasikan ke kepala kepegawaian apabila tidak hadir untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 6

Etika pegawai dalam melaksanakan tugas

  1. Pegawai berkewajiban menyampaikan laporan pekerjaannya.
  2. Pegawai wajib terbuka dan jujur
  3. Pegawai menggunakan kata ganti sapaan kepada siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata ………anak
  4. Pegawai menggunakan kata ganti sapaan kepada rekan kerja dan guru-guru baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata bapak, ibu.
  5. Pegawai menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan guru-guru, sesame pegawai dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata saya.
  6. Pegawai tidak merokok ketika  berada di dalam lingkungan sekolah.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 7

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 10 butir a dan b, siswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi, dengan membuat perjanjian tertulis.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan Kepala SMA Malahayati ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan perbuatan guru SMA Malahayati  yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 21 Juli 2009

Kepala SMA Malahayati



Alip Arodabiro, S.Pd



 

Last Updated ( Friday, 05 February 2010 01:04 )